tugas dan wewenang bupati. Tugas wakil bupati lainnya adalah. tugas dan wewenang bupati

f. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU. Otomoni daerah . Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang. Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan. Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan apakah anggota TNI atau Polri dibolehkan menjadi penjabat Kepala Daerah, perlu diperhatikan aturan tersebut dari UU TNI dan UU Kepolisian. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah,. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. 1. 5 Camat mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretariat daerah, tugas-tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Camat meliputi. ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Bagaimana hubungan kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun. Sub. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pasal 4 (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh. Salah satu asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan. Berikut fungsi lurah:Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dari Wakil Kepala Daerah (Wakada) sbb: membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan. Berikut tugas dan wewenang Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota selama masa kampanye Pilkada menurut Pasal 9 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018: memimpin pelaksanaan urusan. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) batasan-batasan ini diatur, meski tak begitu jelas. Pasal 15. id) KOMPAS. 1 Pengertian Pemerintah Daerah. Pelantikan adalah upacara resmi pengucapan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur,. PPKD. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; c. Lihat Foto. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Oleh: Tim Hukum online. Tematik. Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah. Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah. Itulah pembahasan lengkap mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur di pemerintah daerah atau di pemerintah pusat. (3) Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Berikut ialah tugas seorang bupati dan walikota,. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,. Sesuai namanya, Bawaslu berperan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali dan menjadi. Kubu Raya. ABSTRAK: bahwa dalam sistem pemerintahan yang di anut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati adalah penyelenggara Pemerintahan daerah antara lain dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah yang di bantu oleh seorang wakil bupati dan pimpinan perangkat daerah;. 2. Belum Tersedia. kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum; d. MH. Indonesia, Kabupaten Bone Bolango. Larangan. 2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan DETAIL PERATURAN. Pasal 209. Melalui delegasi, pemimpin menetapkan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan tanggung jawab kepada bawahan, bahwa semua fungsionaris organisasi sesuai dengan kewajibannya. 28/09/2023, 17:50 WIB. 2. Permendagri ini menegaskan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama. h. 6 Hektar Lahan di Badau Belitung Terbakar, Asap. , hlm. Menyiapkan bahan koordinasi, mengolah data dan menyusun program kerja di lingkungan Dinas; 1. Mengetahui tugas dan wewenang dari bupati dan wakil bupati merupakan salah satu kewajiban warga negara yang harus senantiasa diperhatikan. Masa. “Untuk Kepala Dinaker, Bupati telah menunjuk bapak Budi Susetyono untuk mengisi, sedangkan untuk Asisten. Berikut ini beberapa wewenang wali kota menurut pasal 65 UU No. Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Berikut adalah Uraian Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang antara lain: Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan keorganisasian serta teknik administrasi berdasarkan potensi yang dimiliki. 05, No. 23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan Pasal 78 ayat 1) 2. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahanTugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang Undang No. 12. Kontroversi Keputusan Bupati Aceh Tengah Tentang ZNT: Dampak Sosial, Legalitas, dan Tuntutan Pembatalan. Peraturan Bupati tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang; Mengingat : 1. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi - Kecamatan Kubu Kab. Memberikan pertimbangan kepada. Dengan tugas yang diberikan,. Mengingat 1. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: a. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Tugas dan Wewenang Wakil Gubernur. SuaraJabar. Meskipun penjabat kepala daerah memiliki tugas dan wewenang yang. melaksanakan tugas kedinasan. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam. Gubernur, Bupati, dan Walikota disamping kedudukannya sebagai Kepala 5Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi. Tugas dan wewenang Kepala Daerah Definitif di atur dalam Undang-Undang No. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota 1. Melaksanakan urusan umum, seperti: Penataan administrasi perangkat desa. pada ayat (1 ) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf i dibebankan kepada yang menugasi. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 14 (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. 7. 2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan. Larangan Penyalahgunaan Wewenang. Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahpemerintahan dari Bupati Pasuruan kepada Camat Purwosari sesuai berdasarkan Perbup 27 Tahun 2006 masih belum efektif dilaksanakan. 29. Gg. Jadi sekarang sudah tidak ada melekat Plt karena sudah diberikan. sakit lebih dari 6 (enam) hari; dan c. Indonesia, Kabupaten Bone Bolango. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Berdasarkan Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, menyatakan Kecamatan berdasarkan Pasal 14, meliputi: Kecamatan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai Indonesia yang. 6 Perselisihan kewenangan atribusi antara Bupati dengan Wakil Bupati telah 4 Sri Soemantri, Op. Pembina : Bupati dan/atau Wakil Bupati/lainnya sesuai kebutuhan; b. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI/WALIKOTA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. 9. mengajukan rancangan Perda; b. Bupati tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegitan pengawasan APIP sebagai berikut. Cit. PP yang diteken pada 20 Juli 2018 ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati: dan Gg. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Jenis. wewenang, kedudukan, kewajiban, tugas dan fungsi antara Bupati dan Wakil Bupati. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil. Kelurahan terbentuk dari hasil peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah pusat. (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi wakilnya Idris Rahim saat memberikan keterangan pers usai buka puasa bersama mantan pejabat Pemprov Gorontalo di RM Meranti, Bone Bolango, Minggu (24/4/2022). Ir. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota. Peraturan Bupati (PERBUP). b. Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) UU No. . Kedudukan dan wewenang gubernur tidak lepas dari konsepsi pemerintahan secara keseluruhan dimana pemerintah daerah. menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Tahun. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional dan berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu 5. Memberikan persetujuan pada presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain serta mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Mengatur kegiatan Kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan operasional. Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) diubah, sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Penjabat Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Penjabat. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 173. Sehingga Perbup, Perda maupun kebijakan yang lain bisa langsung ditandatangani karena sudah ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir. Pemerintah. Klaten; Tugas, Fungsi dan Wewenang Sekretariat KPU; Profil Pejabat Struktural;. Pendelegasian wewenang yaitu memberikan sebagian pekerjaan oleh pemberi wewenang atau delegator kepada penerima wewenang atau delegate untuk dikerjakannya atas nama delegator (Malayu Hasibuan 2017:68). 23 Tahun 2014. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN NUNUKAN Menurut Pasal 334 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ,DPRD mempunyai tugas dan wewenang :Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota;Membahas dan memberikan persetujuan. go. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Padahal, dari kemunculan, tugas, hingga tanggung jawab keduanya jelas jauh berbeda. Secara Singkat Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota bertugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 4. Adapun yang melaksanakan tugas Bupati yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara disebut dengan Penjabat Sementara (“Pjs”), yaitu:. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan. U. 2 2. Pasal 15Hal ini diatur di dalam pasal 60 UU No 23 Tahun 2014. DPRD sebagai salah satu contoh lembaga legislatif memiliki tugas dan wewenang DPRD : Bersama dengan kepala daerah, membentuk peraturan daerah;. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DPRD mempunyai hak : a. Sejarah KPU. Dengan pentingnya peran tersebut, pemerintah kemudian memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi. . pengawasan. Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan,. Tugas dan Wewenang. Wakil Bupati mempunyai tugas: a. E. Pelaksanaan pengawasan yang terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dilakukan tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. go. Tugas Dan Fungsi Lurah. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 14 (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Unsur lain adalah Perangkat Desa. Youtube SIRUP LAPOR Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Telepon 0341396633 Email [email protected], FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 1 CAMAT Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah. Pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk. PILGUB 2018;. mengajukan rancangan qanun; c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk. memegang teguh pancasila dan UUD 1945. 2. 4. Pada 4 urusan yang dilimpahkan, tugas pemerintahan umum, pemerintahan desa dan urusan pertanahan merupakan urusan yang telah dilaksanakan Kecamatan sebelum adanya Peraturan pelimpahan wewenang. Selanjutnya, berikut ini wewenang DPR RI dalam Pasal 72 UU No. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti dirinci di atas, wakil kepala daerah berttanggung jawab kepada kepala daerah. Penyemprotan dilakukan dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun2020 dengan acara pidato kenegaraan presiden RI dan. melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Penyediaan prasarana perangkat. Selain tugas pokok dan fungsi, seorang camat memiliki beberapa wewenang dalam melaksanakan pemerintahannya di tingkat kecamatan seperti yang. Tugas Dan Wewenang DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. 1. pembentukan Perda; b. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Nomor. Saat itu Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pelaksana Tugas sehari-hari Petinggi yang selanjutnya disingkat Plt. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati berperan mengendalikan dan memimpin pemerintahan Kabupaten selama dinonaktifkannyaPerlu Anda ketahui, dalam praktiknya, tugas dan wewenang wakil bupati diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati daerah setempat. Sekretaris Daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh. Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara; Membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan. Melaksanakan penyidikan peada tindak pidana tertentu berdasarkan.